Pembayaran TKD Diusulkan 3 Bulan Sekali

Mempermudah Evaluasi Kinerja
KUALATUNGKAL - Anggota Dewan Tanjab Barat mengusulkan pembayaran honor TKD untuk para pegawai dirapel menjadi 3 bulan sekali. Dari yang selama ini diberlakukan setiap bulannya diberikan. Alasannya untuk memudahkan evaluasi kinerja pegawai dan memudahkan administrasi keuangannya. Sehingga target pemberian bonus berupa TKD tepat sasaran dan tidak menghamburkan uang sia-sia.

‘’Saya rasa kalau pegawai yang disiplin mereka tidak akan ada masalah, kalau memang itu haknya maka ia berhak mendapatkannya,” ujar H Saifuddin, anggota dewan penggagas sistem setengah semester untuk pemberian TKD ini.

Ia juga memiliki dasar yang kuat menyarankan hal tersebut. ‘’Jelas ada dasarnya. Kunjungan kerja kami di Jogjakarta, khususnya Sleman, sistem yang diterapkan demikian. Kami perhatikan hasilnya cukup positif,” terangnya.

Dengan sistem triwulan ini, menurutnya pihak penilai bisa memberikan penilaian yang layak dan memberikan waktu yang pas untuk memberikan penilaian terhadap layak tidaknya diberikan TKD secara penuh. Sesuai dengan jabatan dan golongannya.

Tak tanggung-tanggung, Rp 33 miliar dana yang dikucurkan untuk TKD pegawai Tanjab Barat tahun ini, melebihi dari TKD yang ada di beberapa kabupaten lain. Kalau ini dirasa tidak juga mengangkat kinerja pegawai lebih baik, maka keberadaan TKD bisa ditinjau ulang apakah dikurangi ataukah dicabut sama sekali. Setiap golongan dan jabatan memiliki bonus TKD yang berbeda-beda dan bila dibandingkan dengan kabupaten Sleman cukup mencolok. Misalkan saja Eselon II, setiap bulannya Rp 2,2 juta, di Sleman, hanya Rp 1.250.000.

Eselon III, Rp 2 juta, sedangkan di Sleman hanya Rp 900 ribu saja. Bahkan untuk mereka yang nonjob di Tanjab Barat tetap menerima TKD. ‘’Artinya layak untuk dilakukan evaluasi,” tegasnya. (jok)